Pendamping Desa Korcam Bengkalis Uraikan Teknis Penyertaan Modal Ke Bumdesa

BENGKALIS – Penyertaan modal Desa ke Bumdesa yang dilakukan beberapa Desa di Kabupaten Bengkalis menyisakan partanyaan oleh pemerintah Desa apa yang perlu dilakukan terkait pada persoalan tersebut, disamping keterbatasan waktu, untuk menghindari silva anggaran jika tidak selesai, pengelola Bumdesa juga menanyakan apa langkah-langkah yang harus segera dilakukan berkaitan dengan hal tersebut.

Kepada prodesanews Fahri Andika SE menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap persoalan BUMDESA tersebut, menurut Fachri Andika, ketika Desa telah menyertakan  modalnya ke Bumdesa maka langkah selanjutnya adalah Bumdesa harus membuat Rencana Anggran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan. Kamis,( 15/9/2016).

“Bumdesa harus menyiapkan Proposal usulan usaha dan rencana anggran biaya serta diserahkan Ke Desa untuk dilakukan kajian oleh pemerintah Desa,” Ujar Fahri.

Selanjutnya “Jika dalam biaya yang diusulkan tidak sesuai dengan yang tersedia di desa maka BUMDESA melakukan penyesuaian RAB, dan pemerintah desa menyalurkan berdasarkan peraturan desa tentang penyertaan modal ke BUMDESA.

“Karena disana ada pertaturan desa tentang penyertaan modal ke Bumdesa, maka pemerintah desa harus berkoordinasi dengan BPD tentunya untuk bisa segera menyelesaikan Perdes penyertaan modal tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan Fachri,” Penyaluran dana Penyertaan modal disalurkan Desa melalui Kwitansi induk desa dan di transfer ke rekening induk Bumdesa, setelah dana masuk ke rekening induk BUMDESA selanjutnya Bumdesa menyiapkan panduan keuangan sederhana terkait pencatatan pengeluaran dan pendapatan sesuai dengan RAB Bumdesa.

Ditambahkan,”dalam hal penyertaan modal digunkan untuk usaha yang dikelola unit usaha fachri menyarankan mesti dibentuk ketentuan pengelolaan unit yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan Perdes maupun AD/ART,”ujarnya.

Sementara terkait dengan pembentukan unit usaha Bumdesa, Fachri menjelaskan,” Bahwa Bumdesa telaha melakukan setudi kelayakan usaha, rencana yang lengkap dimuat dalam bentuk proposal, dan selanjutnya diserahkan kepada desa untuk persetujuan, apakah mesti melakukan presentasi BUMDESA dan disetujui oleh desa dan masyarakat itu inisiatif Desa, pada intinya secara garis besar seperti itulah langkah-langkah yang mesti dilakukan desa terhadap persoalan BUMDESA,” tutup fachri.

“ Saya berharap Bumdesa dan pemerintah desa bisa selalu ber koordinasi dengan Pendamping desa, karena yang memahami akanhal tersebut adalah pendamping desa yang ada didesa masing-masing,” tutup Fachri

Sumber : prodesanews.com

Berita Lainnya

Beri Komentar